BERITA

PEMILU UNTUK PERADABAN

Jumat, 05 November 2021   Muhammad Ali   191  

Peradaban milik semua etnik dan kebudayaan menjadi rujukan utama peradaban itu muncul, berkembang, dinamis, menyatu dan saling terpisah. Meminjam istilah Fernand braudel peradaban merupakan “wilayah kultural”. sehingga darah, bahasa, nilai-nilai, pandangan hidup, karya, intelektual dan institusi mencirikan orang atau kelompok dengan sekelompok lainnya berbeda dalam suatu wilayah tertentu, peran agama dan atau keyakinan merupakan faktor dominan mempengaruhi kebudayaan dan peradaban hingga saat ini.

Demokrasi dan pemilu lahir di Indonesia merupakan objektifitas sejarah peradaban,  bukannya lahir tanpa perdebatan, bukan tanpa pengaruh budaya dan bukan juga tanpa peran agama dalam penyusunan dasar Negara yang mempengaruhi para pendiri bangsa, sehingga pergantian piagam Jakarta menjadi pancasila pada Juni tahun 1945  dan dokumen bersejarah Maklumat X (maklumat 3 November 1945) titik awal konsep berdemokrasi dimulai untuk menunjuk keterwakilan rakyat dalam memenuhi hak-hak warga Negara dengan mekanisme partai politik dan melalui pemilihan umum (pemilu).  

Bukan singular sebagaimana beberapa bangsa lain, Indonesia etnik yang plural, khehasan dan keragaman budaya, bahasa, karya dan wilayah, pancasila sebagai tatanan nilai menyatukan segala perbedaan tanpa mayoritas dan minoritas atau luas dan kecilnya wilayah. Pendiri bangsa sudah membangunnya dengan baik dan para pemikir terus lahir dengan corak pemikirannya untuk mendefinisikan makna dan falsafah berdemokrasi ala Indonesia dari objektifitas sejarah perjuangan koalisi etnik untuk mencapai kebebasan, persatuan, keadilan dan kesejahteraan (peradaban) social menjadi bangsa sebagaimana proklamasi pada 17 Agustus 1945.

Untuk mencapai peradaban secara cepat, tepat, berkepastian hukum, efektif, efisien, akuntabel dan “tanpa konflik”, mekanisme pemilu dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagai satu-satunya cara untuk mencapai peradaban yang dikonsepsikan oleh pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Catatan sejarah perhelatan pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih dan dipilih. Di Indonesia pemilu dilaksanakan sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan terakhir pelaksanaan pemilu tahun 2019. Sehingga setidaknya Indonesia dalam sejarah telah melaksanakan 12 (dua belas) periode pemilu, tentu sekaligus menjadi catatan komitmen Indonesia mencapai peradaban melalui berdemokrasi dari hasil pemilu.

Dalam hal ini, kita tidak berbicara tentang sejarah jumlah peserta, jumlah partai, jumlah perolehan suara, jumlah kursi, jumlah daerah pemilihan, jumlah pemilih, dan tingkat partisipasi selama periodesasi pemilu di Indonesia, tetapi sistem pemilu sebagai tongggak sejarah yang telah membentuk peradaban indonesia terus berkembang, dinamis dan maju sejak awal kemerdekaan hingga periode reformasi saat ini.

Pemilu sebagaimana pasal 22E UUD 1945 sebagai pilar utama kedaulatan rakyat dilaksanakan merupakan bagian terpenting dari sistem tata Negara dan sistem politik di Indonesia. Bagi masyarakat demokratis dan berdaulat, pemilu dipercaya sebagai sarana utama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konflik kepentingan, korupsi, penegakan hukum, hak asasi, keamanan, kebebasan berkeyakinan, berbicara dan berkelompok, kemiskinan, kesejahteraan dan sebagainya dengan cara damai.

Dari fungsi dan tujuan pemilu, sehingga setiap orang yang menggunakan hak pilihnya pada setiap pelaksaaan pemilu apalagi akan menghadapi fase pertama pemilu serentak tahun 2024 nanti adalah sikap partisipatif berkeadaban untuk mencapai peradaban yang di cita-cita kan pancasila.

Sistem pemilu hasil dari peradaban konsep prosedural untuk mencapai peradaban substansial, utamanya menjadikan pemilu sebagai kebutuhan untuk menengahi konflik sosial, politik dan ekonomi dan tekanan-tekanan politik global antar peradaban.

Sehingga ke depan untuk pertama kalinya tahun 2024 pelaksanaan pemilu serentak sangatlah penting untuk kita kawal bersama, bagaimana kita gunakan hak pilih dengan cermat, filterisasi informasi dengan baik, gunakan media sosial sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan bagi pemilih, tidak mudah terprovokasi informasi tidak jelas sumbernya, tidak menerima uang/hadiah yang bisa mempengaruhi pilihan dan tidak ada intimidasi politik satu sama lain.

Hal diatas merupakan praktek-praktek unprosedural dan kita semua tidak menginginkan itu terjadi dalam pelaksanaan pemilu, karena akan berdampak pada degradasi nilai peradaban demokrasi kita sebagaimana yang dikonsepsikan, berdampak pada rusaknya psikologi politik pemilih cenderung sentiment dan pragmatis, retaknya hubungan humanitas antar pemilih, terkikisnya budaya dan terhambatnya pembangunan secara substansial. Karena dari peradaban konsep pemilu itu lahir dan hasil pemilu untuk mencapai peradaban Indonesia secara cepat, dinamis dan maju sebagaimana nawacita pembangunan dalam pancasila.

 

  • Share on :

  • Berita Lainnya
  • KPU Kabupaten Sumbawa Tetapkan DPB Bulan November 2021

    KPU Kabupaten Sumbawa Tetapkan DPB Bulan November 2021

    PENYELENGGARAAN PEMILU SEBAGAI INVESTASI

    Penyelenggaraan Pemilu Sebagai Investasi