BERITA

PENGUMUMAN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DALAM PEMILU TAHUN 2019

Minggu, 01 Juli 2018   Teknis&Hupmas   5989  
PENGUMUMAN
Nomor :  226 /PL.01.3-Pu/5204/03/KPU-Kab/VI/2018
TENTANG
PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD KABUPATEN  DALAM PEMILU TAHUN 2019
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, bersama ini diumumkan hal-hal sebagai berikut: 
1.   Waktu dan Tempat Pengajuan Bakal Calon
      Pengajuan Bakal Calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dengan rincian:
  1. Tanggal  : 4 s.d. 17 Juli 2018
  2. Waktu    :  1)  Hari pertama s.d. hari ketiga belas dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 16.00 Wita
                             2)  Hari terakhir dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 24.00 Wita
                             3) Tempat   : Kantor KPU Kabupaten Sumbawa Jl. Garuda No. 109 Sumbawa Besar
2.   Ketentuan Pengajuan Bakal Calon
  1. Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan.
  2. Partai Politik wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen bakal calon ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
3.   Syarat Pengajuan Bakal Calon
  1. Diajukan oleh Pimpinan Partai Politik dari kepengurusan yang sah sesuai tingkatannya.
  2. Jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil.
  3. Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil.
  4. Di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan.
4.   Syarat Bakal Calon
       Bakal calon anggota DPRD Kabupaten adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
  1. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT.
  2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  3. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia.
  5. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
  6. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
  7. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali:
             1)     mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dan                                 bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, atau
            2)     terpidana karena kealpaan ringan atau karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan bersedia secara                            terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik.
 
       h. bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.
       i.  sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif.

       j. terdaftar sebagai pemilih.

       k. bersedia bekerja penuh waktu.

       l. mengundurkan diri sebagai:

          1)     gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
          2)     kepala desa;
          3)     perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang                                diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam                        bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
         4)      Aparatur Sipil Negara;
         5)     anggota Tentara Nasional Indonesia;
        6)     anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
        7)     direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha                 Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

     m. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas.

     n. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan            penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik                            kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan                   ketentuan peraturan perundang-undangan.

     o. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada           Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari                   keuangan negara;

      p.menjadi anggota Partai Politik;

      q. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;

      r. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;

      s. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan

      t. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau               DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.

5. Dokumen Pengajuan Bakal Calon dan Dokumen Bakal Calon

  1. Memedomani ketentuan Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
  2. Formulir pengajuan bakal calon dan formulir bakal calon dapat diunduh dari aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
  3. Seluruh dokumen dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
  4. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dimasukkan dalam map masing-masing dengan menuliskan nama Partai Politik dan Dapil dengan huruf kapital pada bagian luar map.
  5. Dokumen surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif sebagai pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf i diperoleh dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah serta BNN Kabupaten/Kota, BNN Provinsi, atau BNN Pusat yang memenuhi syarat, yang daftarnya dapat diunduh di laman www.kpu.go.id.
6.   Data dan Informasi Tahapan Pencalonan
  1. Informasi lebih lanjut tentang ketentuan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten Sumbawa Jl. Garuda No. 109 Sumbawa Besar
  2. Data dan Informasi mengenai pelaksanaan tahapan Pencalonan dapat diakses melalui infopemilu.kpu.go.id.
Sumbawa Besar, 30 Juni 2018
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabipaten Sumbawa,
ttd
SYUKRI RAHMAT, S.Ag
 
 
  • Share on :

  • Berita Lainnya
  • KPU Sumbawa Membuka Pendaftaran Calon Anggota PPK dan PPS Pemilu Serentak Tahun 2024

    PPK dan PPS mendaftar melalui aplikasi SIAKBA melalui google dan masuk ke Link siakba.kpu.go.id,

    Rekrutmen PPK Pemilu 2024, KPU Kabupaten/kota se NTB target 100 % Menggunakan SIAKBA

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024. Pendaftaran dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA).

    KPU NTB Evaluasi Hasil Verfak Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2024

    Rapat Evaluasi Hasil Verfak Kepengurusan dan Keanggotaan Parpol