BERITA

OPTIMISME BERPILKADA DI TENGAH PANDEMI COVID 19

Rabu, 10 Juni 2020   M.Kaniti   396  

KPU RI pada 23 September 2019 bertempat Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, bersama Pemerintah dan stakeholder terkait melaunching tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang sedianya akan dihelat pada 23 September 2020 di 270 daerah. Dengan rincian sebanyak 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota.

 

Namun, tahapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 ditunda pada 21 Maret 2020. Penundaan tahapan Pilkada tersebut berdasarkan keputusan KPU RI bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman.

 

Berdasarkan surat keputusan tersebut, penundaan tahapan Pilkada serentak dikarenakan perkembangan penyebaran virus corona yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional non alam.

 

Setidaknya ada 4 (empat) tahapan Pilkada yang mengalami penundaan. Antara lain, pertama, Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 22 Maret 2020 dengan masa kerja terhitung mulai 23 Maret hingga 23 November 2020. Kedua, Verifikasi syarat dukungan calon perseoranga n. Ketiga, pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam rentang waktu mulai 26 Maret 2020 hingga 15 April 2020, dengan masa kerja PPDP mulai 16 April 2020 hingga 17 Mei 2020.

 

Surat Keputusan KPU RI tersebut nampaknya dianggap belum memiliki kekuatan hukum karena membutuhkan sebuah regulasi atau aturan yang lebih kuat di atasnya. Sehingga Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2020, tentang Pemilihan Kepala Daerah dengan nomenklatur Perppu tersebut adalah perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2005 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

 

Perppu 2 tahun 2020 menegaskan bahwa Pertama, mengenai penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 akibat wabah Covid-19. Di antara Pasal 201 dan Pasal 202 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 201A yang mengatur mengenai penundaan pemungutan suara. Ayat (1) pasal tersebut mengatur bahwa pemungutan suara Pilkada 2020 ditunda karena bencana non alam, dalam hal ini adalah pandemi Covid-19 di Tanah Air. Kemudian pada Ayat (2) disebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

 

Namun, dalam Ayat (3) diatur bahwa pemungutan suara dapat diundur lagi apabila memang pada bulan Desember 2020 pemungutan suara belum bisa dilaksanakan. Pasal kedua yang ditambahkan ialah di antara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 22A. Ayat (1) pasal tersebut mengatakan bahwa penundaan Pilkada 2020 dilakukan oleh KPU melalui keputusan KPU. Pelaksanaan Pilkada lanjutan pasca penundaan pun menjadi wewenang KPU juga. Kemudian, pada Ayat (2) disebutkan bahwa penetapan penundaan tahapan Pilkada dan penetapan Pilkada lanjutan dilakukan atas persetujuan KPU bersama pemerintah dan DPR.

 

Pada 27 Mei 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 yang dikomandoi oleh Mayjen TNI, Doni Monardo, menyurati Ketua KPU RI, melalui surat bernomor B-196/KA GUGUS/PD/01.02/05/2020 yang bersifat segera. Ada 3 point penting di dalam surat tersebut, namun dari 3 point tersebut adalah angka 3 yang mana Gugus Tugas Percepatan Penangananan Covid 19, menuliskan bahwa menyadari realita bahwa pandemi Covid 19 ini belum bisa dipastikan waktu berakhirnya, Gugus Tugas membarikan saran kepada KPU RI sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri, bahwa lanjutan Pilkada 2020 yang tertunda dimaksud, dapat dilanjutkan dengan syarat dilaksanakan dengan protocol kesehatan penanganan Covid 19 dalam setiap tahapan lanjutan Pilkada 2020.  KPU juga diminta agar berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 dan Kementerian Kesehatan RI dalam penyiapan protocol kesehatan dimaksud.

 

Di hari dan tanggal yang sama, 27 Mei 2020, Komisi II DPR RI bersama Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual (dalam jaringan) melibatkan KPU RI, Bawaslu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

 

Di dalam RDP tersebut disepakati dan disimpulkan bahwa kesatu; Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh KPU R, langkah-langkah kebijakan dan situasi pengendalian oleh pemerintah, termasuk saran, usulan, dan dukungan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19, melalui surat B-196/KA GUGUS/PD/01.02/05/2020 tanggal 27 Mei 2020, maka Komisi II DP-RI bersama Mendagri dan KPU RI setuju pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020 sesuai dengan Perppu nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 10 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

 

Kedua; Komisi II DPR RI menyetujui usulan perubahan Rancangan Peraturan KPU RI tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang tahapan lanjutannya dimulai pada 15 Juni 2020, dengan syarat bahwa seluruh tahapan Pilkada harus dilakukan sesuai dengan protocol kesehatan, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid 19, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi.

 

Ketiga; bahwa Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI untuk mengajukan usulan tambahan anggaran terkait Pilkada di Provinsi, Kabupaten dan Kota secara lebih rinci untuk selanjutnya dibahas oleh pemerintah dan DPR RI.

 

Dalam konteks ini penulis memandang bahwa pelaksanaan Pilkada serentak di tengah Pandemi Covid 19 adalah sebuah keniscayaan. Kesiapan pemerintah dan penyelenggara pemilu menjadi sesuatu yang harus menjadi atensi bersama. Terutama penyediaan anggaran yang merupakan konsekuensi atas penerapan protocol kesehatan pencegahan penyebaran Covid 19 dari semua tahapan Pilkada yang akan dilaksanakan.

 

Salah satu alasan kuat pemerintah bersama DPR RI menyepakati dilanjutkannya Pilkada serentak di tengah pandemi covid 19 yakni tidak adanya jaminan kepastian bahwa pandemi ini akan berakhir pada tahun ini atau tahun 2021 atau kapan. Di satu sisi, iklim dan semangat demokrasi tidak boleh luntur dan bahwa proses pemilihan kepala daerah harus berjalan guna menghindari ketikdapastian kepemimpinan daerah yang dapat bermuara pada terkendalanya pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

 

Karena penjabat kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) yang terlalu lama masa jabatannya, dengan konsekuensi terbatasanya kewenangan yang dimiliki dalam mengambil kebijakan. Padahal pelaksanaan pemerintahan di masa pandemic covid 19 membutuhkan kekuatan seorang kepala daerah melalui kebijakan yang diambilnya.

 

Lagi pula, pelaksanaan Pilkada tahun 2020 telah tersedia anggarannya yang disetujui oleh pemerintah daerah bersama KPU di daerah yang menggelar Pilkada melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sehingga, pelaksanaan Pilkada tahun 2020 dapat berjalan dengan demokratis dan dengan syarat adanya jaminan kesehatan seluruh masyarakat dan tetap mengedepankan protocol pencegahan Covid 19.

 

Selain dari pada itu, bahwa Keputusan Bersama antara Komisi II DPR RI, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP yang merujuk pada tawaran opsi 1 oleh KPU RI sebagai opsi optimis tanggal 9 Desember 2020. Pilkada serentak 9 Desember 2020 adalah etalase kedewasaan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi, dan menunjukan kepada dunia bahwa masyarakat kita siap berdemokrasi dalam kondisi pandemi covid 19 seperti Negara-negara lain di dunia yang menggelar pemilhan umum di masa Pandemi Covid 19.

 

Memang tidak dapat dinafikan bahwa melaksanakan Pilkada dalam masa pandemi Covid 19 saat ini memiliki tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilihan. Misalnya, dalam proses verifikasi factual dukungan calon perseorangan yang efektifitasnya menjadi pertimbangan. Ketika di masa normal, diwajibkan kepada petugas PPS di Desa untuk memverifikasi secara door to door atau sensus, maka kali ini hal tersebut harus memperhatikan aspek kesehatan petugas maupun masyarakat yang ditemui. Sehingga wajib bagi petugas melengkapi dirinya dengan alat pelindung diri, misalnya masker, pelindung wajah dan selalu membawa handsanitizer dan mencuci tangan.

 

Begitu pula dalam proses pemutakhiran data pemilih (Mutarlih) yang salah satu item kegiatannya adalah pencocokan dan penelitian (Coklit). Seperti diketahui bahwa Coklit juga menggunakan metode sensus dengan cara face to face, bertatap muka dengan pemilih yang namanya terdaftar di form A-KWK (daftar pemilih).

 

Bahkan, sampai pada proses pemungutan suara harus menyediakan sarana kesehatan yang direkomendasikan oleh Gugus Tugas Covid 19, seperti menyediakan tempat cuci tangan di area TPS, penggunaan masker oleh KPPS dan pemilih dan sebagainya.

 

Penulis menekankan bahwa optimisme melaksanakan Pilkada serentak di tengah Pandemi Covid 19 membutuhkan perhatian dan keseriusan bersama, baik oleh penyelenggara, pemerintah, aparat TNI/Polri maupun masyarakat pemilih agar bersama-sama menerapkan protokol pencegahan penularan Covid 19 di setiap tahapan Pilkada.

 

Yang tidak kalah pentingnya adalah memaksimalkan keberadaan dan penggunaan teknologi informasi dalam berkomunikasi yang melibatkan khalayak. Misalnya melakukan rapat-rapat koordinasi secara  virtual atau dalam jaringan (Daring), maupun mengedukasi masyarakat melalui konten-konten video atau animasi yang berisi informasi pelaksanaan tahapan Pilkada di masa pandemi Covid 19.

  • Share on :

  • Berita Lainnya
  • Bergerak Cepat, KPU Sumbawa Segera Rampungkan Pembentukan PPDP

    Bergerak Cepat, KPU Sumbawa Segera Rampungkan Pembentukan PPDP

    Pilkada dilanjutkan, KPU Sumbawa Sosialisasi PKPU 5 Tahun 2020 dengan Stakeholder

    Pilkada dilanjutkan, KPU Sumbawa Sosialisasi PKPU 5 Tahun 2020 dengan Stakeholder

    MELAKSANAKAN PILKADA DALAM PROTOKOL KESEHATAN

    MELAKSANAKAN PILKADA DALAM PROTOKOL KESEHATAN