BERITA

SEPAKAT 9 DESEMBER, SETUJU TAMBAHAN ANGGARAN PROTOKOL COVID-19

Kamis, 28 Mei 2020   Hupmas KPU RI   898  

Jakarta, kpu.go.id – Rancangan perubahan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan 2020 resmi dibahas bersama Komisi II DPR dan Kemendagri, Rabu (27/5/2020).

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung sekitar empat jam ini,  akhirnya menyetujui 3 hal:  1) penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan 2020 di 9 Desember, 2) draft perubahan PKPU Tahapan, Program dan Jadwal, dan 3)  penambahan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Kita sepakat memilih opsi nomor 1 pemilihan di 9 Desember 2020. Dan tentu kita punya konsen yang sama, warga harus kita utamakan keselamatannya. Maka kita beri dua syarat, tahapan harus dengan protokol ketat dan anggaran akan kita perhatikan dalam rapat berikutnya,” kata Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia.

Sebelumnya Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan poin-poin perubahan dari draft PKPU Tahapan dilengkapi masukan-masukan yang telah dihimpun dari dua proses yang berlangsung sebelumnya yakni Focus Group Discussion (FGD) dengan uji publik.

Dia juga menyampaikan bahwa draft PKPU Tahapan, Program dan Jadwal  yang baru telah disesuaikan dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020.

Arief juga menjelaskan langkah-langkah yang diambil lembaganya menyikapi pandemi Covid-19 seperti menggelar pelantikan dan bimtek badan adhoc secara virtual, mengurangi interaksi secara langsung selama proses pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau mengatur jumlah undangan disetiap kegiatan tahapan pencalonan yang biasanya dihadiri oleh tim maupun pendukung pasangan calon dalam jumlah besar.

“Untuk tahap kampanye, khususnya debat terbuka antar pasangan calon tetap dilaksanakan tanpa dihadiri pendukung. Penyebaran dan pemasangan bahan kampanye kepada umum dapat dilaksanakan tapi dalam jumlah terbatas dan memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk berkampanye menggunakan metode media sosial dan media daring,” ucap Arief.

Arief juga mengusulkan penambahan anggaran untuk memenuhi logistik tambahan berupa APD bagi pemilih dan penyelenggara adhoc, di TPS sesuai protokol pencegahan Covid-19, mulai dari masker, hand sanitizer, sarung tangan, pelindung wajah, tissue hingga cairan disinfektan.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian memastikan akan segera melakukan pembicaraan lanjutan bersama seluruh penyelenggara Pemilihan 2020, berikut kepala daerahnya untuk membahas terkait kesiapan penyelenggaraan.

Tito menegaskan bahwa komitmen untuk mendukung Pemilihan 2020 khususnya anggaran tidak perlu dirisaukan, hal ini juga diperkuat dengan komitmen Kementerian Keuangan yang mengaku siap untuk menyediakan anggaran yang dibutuhkan selama terukur dan detail penganggarannya. “Komunikasi dengan Kemenkeu sangat cair, sebetulnya kebutuhannya berapa,” ungkap Tito. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)

  • Share on :

  • Berita Lainnya
  • TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PPK, PPS DAN KPPS

    Tata Cara Penanganan Pelanggaran Kode Etik PPK, PPS dan KPPS

    KPU Sumbawa membuka Posko Layanan DPS

    KPU Sumbawa membuka Posko Layanan DPS

    RALAT BERITA JUMLAH DPS

    Ralat Berita Jumlah Daftar Pemilih Sementara Pilkada Sumbawa Tahun 2020